by

Kejari Langsa dan PT PLN Teken MoU Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN

-Langsa-35 views

Kejari Langsa dan PT PLN Teken MoU Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN

Laporan : Jamil Gade

LANGSASATU.COM, LANGSA- Kejaksaan Negeri Langsa dan PT.PLN (Persero) Regional Langsa, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kesepakatan bersama tentang penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara  (TUN) pada Wilayah Hukum Kota Langsa.

Penandatanganan langsung dilakukan oleh Kajari Langsa Viva Hari Rustaman, SH dan Manajer UP3 PT. PLN (Persero) Regional Kota Langsa, Andi Seno Hendriatmoko, ST bertempat di Aula Meeting Hall Kejaksaan Negeri setempat, Kamis (17/3/22)

Kesepakatan itu menyebutkan, pihak Kejaksaan Negeri Langsa dapat melakukan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pihak PT. PLN (Persero) Regional Kota Langsa.

Kajari Langsa Viva Hari Rustaman, SH dalam sambutannya mengatakan, berkaitan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan hadir dalam profesi sebagai seorang Jaksa Pengacara Negara melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama negara, termasuk didalamnya bertindak untuk dan atas nama PLN UP3 Langsa.

“Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia  No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (2) menyebutkan,

“Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah” terangnya.

Viva menyebutkan, selama ini telah banyak keberhasilan Jaksa Pengacara Negara (JPN) menangani perkara maupun dalam mengembalikan, memulihkan dan atau menyelamatkan aset-aset negara.

Berkaitan dengan tugas seorang Jaksa Pengacara Negara (JPN) lanjut Viva, diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain.

Disebutkan, tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara sudah dikenal oleh instansi pemerintah dan BUMN serta BUMD, menurutnya hal ini dapat dilihat dari banyaknya instansi Pemerintah melaksanakan MoU dengan Kejaksaan Negeri Langsa, yang kemudian diikuti dengan adanya SKK (Surat Kuasa Khusus) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dalam bentuk Permohonan Pendapat Hukum/Legal opinion (LO) dan banyaknya Permintaan Pendampingan Hukum/Legal Assistance(LA) terhadap kegiatan yang ada di instansi pemerintah dan BUMN/BUMD.

Serta Tindakan Hukum Lainnya yaitu pemberian jasa hukum dalam rangka penyelamatan dan pemulihan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadinya sengketa antar instansi pemerintah.

“Harapannya agar kita bersama-sama dapat konsisten dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerjasama ini, dengan melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik, sehingga dengan adanya Perjanjian Kerjasama diharapkan juga dapat membantu menekan permasalahan hukum, pungkasnya.

Kegiatan turut dihadiri Manajer ULP PT. PLN (Persero) Regional Kota Langsa, Adam Ramandhita. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Langsa, Muhammad Fahruddin Syuralaga, SH,MH.

Para Kasi dan Kasubbag dan Jaksa Pengacara Negara  Kejaksaan Negeri Langsa serta Para pegawai PT. PLN (Persero) Regional Kota Langsa (*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Index Berita