by

Papua Tertarik Adopsi Pola dan Sistem Pengelolaan Kelembagaan Khusus di Aceh

Papua Tertarik Adopsi Pola dan Sistem Pengelolaan Kelembagaan Khusus di Aceh

LANGSASATU.COM | BANDA ACEH- Rombongan delegasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Kamis (11/8) berkunjung ke Aceh.

Kedatangan rombongan Pemrov Papua itu disambut hangat Gubernur Aceh diwakili Asisten Sekda Aceh Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh M Jafar.

Selanjutnya berlangsung pertemuan di gedung serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Asisten Bidang Umum Setda Papua Y. Derek Hegemu mengatakan, kunjungan dilakukan pihaknya dalam rangka studi banding terkait kelembagaan berdasarkan otonomi khusus yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

Hegemu menyebutkan, dengan disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada tahun lalu, pihaknya tertarik terhadap pola dan sistem pengelolaan kelembagaan otonomi khusus di Aceh

“Kedatangan delegasi ke Aceh berkeinginan untuk mengadopsi pola dan sistem pengelolaan kelembagaan khusus dan keistimewaan di Aceh untuk diterapkan di Papua, tentunya disesuaikan dengan kondisi kemasyarakatan di Provinsi Cedrawasih,” terangnya

Sementara, Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Setda Aceh M Jafar, didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Aceh Iskandar Ap, memaparkan sejumlah regulasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah khusus yang dilaksanakan Pemerintah Aceh.

Dihadapan delegasi Pemrov Papua, disampaikan, landasan yuridisial otonomi daerah khususn yakni UU Nomor 44 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Permendagri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh.

Pemerintah Aceh membentuk Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan kemudian diubah atau disempurnakan kembali dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

Disebutkan, landasan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tersebut, maka dibentuklah 10 SKPA dan lembaga keistimewaan atau instansi khusus yang hanya ada di Aceh, antara lain, Keurukon Katibul Wali, Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Dinas Pertanahan, Sekretariat Majelis Permusyawatan Ulama (MPU), Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA), Sekretariat Baitul Mal, Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (MPA), dan Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Dari 10 SKPA itu, sambung M.Jafar 7 (Tujuh) diantaranya instansi yang bertugas menyelenggarakan keistimewaan dan sisanya 3 (Tiga) SKPA menjalankan urusan kekhususan Aceh, pungkasnya.

Pertemuan antara delegasi Pemrov Papua dan Pemrov Aceh tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan kekeluargaan. (ant)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *