by

Pemerintah Aceh Diminta Beri Bantuan Hukum untuk Tiga Nelayan Evakuasi Rohingnya, Divonis Lima Tahun Penjara

Pemerintah Aceh Diminta Beri Bantuan Hukum untuk Tiga Nelayan Evakuasi Rohingnya, Divonis Lima Tahun Penjara

LANGSASATU.COM, BANDA ACEH- Pemerintah Aceh diminta untuk memberi bantuan hukum kepada tiga nelayan Aceh yang divonis hukuman Lima tahu penjara karena mengevakuasi pengungsi Rohingnya tahun 2020 lalu

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Aceh, Zaenal Abidin

“Saya prihatin terhadap vonis hukuman lima tahun yang dijatuhkan terhadap ketiga nelayan di Aceh Utara. Karena ketiga nelayan tersebut melakukan aksi penyelamatan sebagai bentuk aksi solidaritas kemanusiaan,” kata Zaenal Abidin kepada antara news.com, Minggu (20/6/2021).

Tiga orang nelayan yang telah divonis tersebut yaitu Afrizal (26) warga Desa Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seuneuddon, Aceh Utara. Faisal Afrizal (43) warga Desa Matang Bayu, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dan Abdul Azis (31) warga Desa Gampong Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

Ketiganya dinilai hakim melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Pasal 55 KUHPidana.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menerangkan, meskipun

Zaenal Abidin mengatakan, meski majelis hakim memiliki hak dan wewenang dan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan hukuman seberat itu, ia berharap vonis yang sebelumnya akan dijatuhkan juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan.

Ditegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan mengintervensi putusan hakim

“Tentu saja kita tidak punya hak untuk untuk mengintervensi putusan hakim, tapi yang menjadi perhatian saya bahwa ini adalah urusan kemanusiaan, harusnya hakim juga mempertimbangkan ini,” ujarnya .

Ia menyarankan agar ketiga nelayan tersebut melakukan upaya hukum banding, sekaligus mendesak agar Pemerintah Aceh ikut turut tangan untuk membantu menyiapkan penasihat hukum kepada ketiga nelayan tersebut.

“Demi mendapatkan keadilan, saya mendorong pemerintah Aceh juga harus turun tangan mendampingi mereka dengan menyiapkan penasihat hukum untuk melakukan upaya banding,” ujar Zaenal.

Menurutnya, upaya banding tersebut harus dilakukan agar jangan sampai gara-gara kasus tersebut, ke depan masyarakat Aceh yang terkenal solider, jadi takut untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

“Jangan sampai gara-gara kasus ini, masyarakat Aceh yang terkenal memiliki solidaritas dan rasa kemanusiaan tinggi, malah jadi trauma dan takut untuk menolong sesama muslim, seperti yang dialami oleh etnis Rohingya,” tuturnya.(red)

Sumber: antaranews.com

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Index Berita