Pemerintah Diminta Terbitkan Pedoman Teknis Pj Kepala Daerah pada Pilkada dan Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Terbitkan Pedoman Teknis Pj Kepala Daerah pada Pilkada dan Pemilu 2024

LANGSASATU.COM | JAKARTA- Pemerintah pusat melalui Kemendagri perlu menerbitkan pedoman teknis tentang pejabat (Pj) Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota dalam penyelenggara Pilkada dan Pemilu 2024

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti di Jakarta, Minggu (31/7)

Menurutnya, pedoman teknis ini diperlukan untuk mencegah keberpihakan pj kepala daerah kepada calon tertentu.

“Misalnya menjawab bagaimana jika ada kecenderungan penjabat-penjabat ini menjadi agen politik tertentu karena mereka masih menjabat dalam pileg dan pilpres 2024 yang akan datang. Bagaimana pola pengaduannya, bagaimana pola pengawasannya, bagaimana pola kritiknya, dan bagaimana sanksinya, itu perlu diatur secara teknis oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya .

Ia menegaskan bahwa pj kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus memastikan penyelenggaraan pemilu atau pilkada berjalan jujur dan adil.

Senada, Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengingatkan penjabat (pj) kepala daerah agar bersikap netral menghadapi pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024.

Dikatakannya, pj kepala daerah tidak boleh ikut mendukung salah satu calon tertentu.

“Kita harapkan pj tidak akan ikut bermain-main, bertarung, mendukung salah satu kontestan di dalam pilkada ataupun pemilu serentak,” ujar Jojo dalam diskusi publik Formappi.( CNNI)