by

Rakor Terkait Empat Pulau di Aceh Singkil, Aceh Minta Revisi Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022, Sumatera Utara Tetap Berpedoman Penetapan Tim Nasional

-Nanggroe-23 views

Rakor Terkait Empat Pulau di Aceh Singkil,  Aceh Minta Revisi Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022, Sumatera Utara Tetap Berpedoman Penetapan Tim Nasional

LANGSASATU.COM, JAKARTA – Rapat koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (20/6/22) lalu di Hotel Acacia, Jakarta Pusat.

Rapat membahas hasil survey Empat pulau di Aceh Singkil yakni Pulau Mangkir Ketek/Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Gadang/Mangkir Besar, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang tersebut ditutup dengan dilakukannya penandatanganan Berita Acara antara Pemerintah Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Mewakili Gubernur Aceh, Asisten I Sekda Aceh, Dr M Jafar SH MHum dikesempatan itu menyerahkan dokumen lengkap terkait empat pulau di Aceh Singkil kepada Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Sugiarto SE. M.Si.

Langkah yang sama juga dilakukan Pemerintah Sumatera Utara, diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ir Zubaidi M.Si menyerahkan dokumen yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Dikesempatan itu, Dr. M.Jafar,SH.M.Hum menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak sehingga rapat koordinasi berjalan lancar.

“Dan tentunya kalau berbicara tentang penetapan batas darat dan Alhamdulillah berkat dukungan dan kerja keras semua pihak terutama dari Kemendagri batas wilayah darat Aceh-Sumut, Alhamdulillah sudah selesai semua dan juga seluruh kabupaten kota di Aceh juga sudah selesai,” sebutnya.

Terkait penetapan empat pulau ini sambung M.Jafar, melihat dari segi hukum juga undang-undang Nomor 30 tahun 2014, disebutkan sebuah kebijakan itu harus ada kewenangan, kemudian harus sesuai dengan prosedur dan administrasinya, dan tentu dalam penetapan empat pulau harus mengkaji kewenangannya, prosedurnya tentang substansinya.

“Sebelumnya kita sudah menyampaikan permohonan keberatan, untuk difasilitasi dan diselesaikan dan menyerahkan berbagai dokumen. Kita juga menyerahkan dokumen lengkap,” katanya.

Disebutkan, penyerahan dokumen tertulis itu menjadi satu kesatuan, artinya secara singkat sudah dijelaskan secara lisan, namun secara tertulis mungkin bisa ditindak lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Syakir mengatakan, rapat koordinasi masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk paparan, baik terhadap substansi maupun dokumen.

Namun dari Pemprov Sumut kata Syakir tidak menyampaikan paparan terhadap substansi dan dokumen, tetapi hanya menyampaikan surat tertutup kepada Mendagri.

Lanjutnya, pada sesi akhir rapat, disusun berita acara rapat, dan masing-masing Pemprov & tim pusat diberikan kesempatan menyampaikan usulannya.

Pemerintah Aceh sendiri menyampaikan usulan bahwa berdasarkan dokumen dan hasil survei bahwa keempat pulau itu adalah wilayah cakupan Aceh.

Dan Ini dapat dibuktikan dari aspek hukum, aspek administrasi, aspek pemetaan, pengelolaan pulau, aspek Toponimi serta hasil verifikasi faktual di lapangan ditemukan objek & layanan publik yg dibangun oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

“Berdasarkan kesepakatan antara Gubernur Kepala daerah Istimewa Aceh (Ibrahim Hasan) dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara (Raja Inal Siregar) yang disaksikan Menteri Dalam Negeri (Rudini), pada tanggal 22 April 1992 telah menyepakati peta kesepakatan batas antara Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Provinsi Sumut yang menyepakati garis batasnya antara pesisir pantai Tapanuli Tengah dengan empat pulau. Dengan demikian empat pulau masuk wilayah cakupan Aceh,” papar Syakir.

Pemerintah Aceh, mengusulkan kepada Mendagri agar merevisi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, dengan mengubah status kepemilikan empat pulau, menjadi wilayah cakupan kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan dan Otda Sekda Provinsi Sumatera Utara, Drs Ervan Gani P. Siahaan M.SE mengatakan, Pemerintah Sumatera Utara tetap mempedomani proses penetapan empat pulau yang sudah dilakukan oleh Tim Nasional pembakuan rupa bumi yang tertuang dalam berita acara 30 November 2017 dan Kemendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau tahun 2021 serta hasil verifikasi.

Pemerintah Sumatera  Utara meminta kepada Ditjen Administrasi Kewilayahan, dalam hal keberatan provinsi Aceh, agar mengundang tim nasional lama untuk menjawab dan menjelaskan proses yang sudah dilakukan dalam hal penetapan empat pulau tersebut. Selain itu juga meminta untuk tidak merubah berita acara, tidak membuat berita acara baru terkait empat pulau tersebut.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Sugiarto SE. M.Si, mengatakan, tim pusat akan mempertimbangkan dan mempelajari segala dokumen dan data yang disampaikan kedua belah pihak, baik Pemerintah Aceh maupun Sumut.

“Tim pusat akan mempertimbangkan pokok-pokok yang menjadi keinginan kedua belah pihak antara Sumut dan Aceh. Dan bahwa Kemendagri akan memutuskan penyelesaian permasalahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan,” sebutnya

Rapat koordinasi juga turut dihadiri Bupati Aceh Singkil Dulmusrid beserta jajarannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Aliman, Katopdam Iskandar Muda, Kolonel CTP Agus Mulyanto, unsur Kanwil BPN Aceh & Biro Hukum Setda Aceh.(*)

sumber: website resmi pemerintah aceh

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.